Spasinews.com SOFIFI – Beredarnya informasi terkait dugaan adanya pungutan liar yang dilakukan salah satu oknum Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR)Provinsi Maluku Utara(Malut) Terkait Dugaan Minta Fee di Kegiatan Kerjasama Media yang kini menjadi perbincangan hangat masyarakat. Sang oknum tersebut diduga melakukan pungutan yang Bersumber dari APBD.
Menanggapi hal ini, ketua Komisi III DPRD Provinsi Malut Rusihan Djafar meminta kepada Gubernur Abdul Gani Kasuba untuk memberikan intruksi kepada pihak terkait agar dapat mengusut tuntas kasus ini, dirinya juga mendorong kepada media yang dirugikan untuk segera mengumpulkan bukti dan langsung melaporkan, dan apabilah terbukti benar adanya, dirinya minta agar yang bersangkutan diberikan sanksi tegas.
” Saya rasa Gubernur harus cepat mengambil langkah untuk segera memerintahkan pihak-pihak terkait untuk bisa mengusut tuntas persoalan tersebut sebab ini sudah menjadi buah bibir masyarakat.”ujarnya saat dikonfirmasi media ini melalui via telepon, Kamis (26/5/2022).
Selain gubernur dirinya juga mendesak Kepada Sekda agar dapat mengevaluasi kinerja para pelaku-pelaku ASN yang masih melakukan perbuatan yang dapat merusak citra dari ASN itu sendiri khususnya di lingkup Pemprov Malut.
” Kami berharap kepada Sekda untuk bisa mengambil langkah yang tepat kepada mereka yang melakukan pungli dan dapat merusak nama baik daerah ini kedepannya kalau perlu langsung dievaluasi kepada oknum tersebut apalagi ini terjadi pada kegiatan kerjasama media, sebab media juga menjadi corong informasi bagi masyarakat” Tegas sian sapaan akrabnya ..#tim/red
