Spasinews.com TERNATE – Polemik dugaan minta fee pada proyek pembangunan masjid raya Sofifi Shaful Khairaat yang diduga menyeret nama Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara (Malut), Muhaimin Syarif(MS) berbuntut panjang pada internal partai.
Tidak hanya terancam diproses hukum, tapi mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Kepulauan Sula-Pulau Taliabu ini bakal dilaporkan ke DPP Partai Gerindra, lantaran Diduga terlibat dalam permintaan fee pada proyek yang dikerjakan oleh PT. Anugerah Lahan Baru.
Perbuatan politisi yang pernah duduk di kursi Parlemen DPRD Provinsi Malut sebelum mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Pulau Taliabu pada Pilkada 2020 ini, bahkan menuai banyak kritikan dari berbagai kader-kader partai Gerindra.
Salah satunya Wakil Ketua I DPD Gerindra Malut, Syahril Marsaoly. Kepada sejumlah media, Rabu (29/6/2022) dirinya menegaskan, Bayaknya polemik bertubi-tubi yang akhir-akhir ini menghantam tubuh DPD Gerindra Maluku Utara merupakan akibat dari perbuatannya sendiri( MS-red).
Dirinya secara terang-terang menyebut beberapa masalah yang melilit dan pernah menyeret namanya MS mulai dari kasus dana Bantuan sosial (Bansos) Covid-19 sebesar Rp. 1,3 miliar yang disalurkan ke Sanana dan Taliabu yang dimana sudah menjadi temuan Inspektorat saat ini. Selain itu, keterlibatan MS atas 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah dan terbaru adalah dugaan meminta fee pada proyek pembangunan Masjid Raya Sofifi kepada pihak rekanan.
“Adanya gejolak yang bertubi-tubi yang terjadi di partai ini akibat ulah dari MS selaku pimpinan, maka sikap yang diambil adalah diadukan masalah tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) agar di copot dari kursi kepemimpinan partai,” ungkapnya.
Menurut Sahril, perbuatan MS sudah pasti menjatuhkan harkat dan martabat bahkan telah melanggar AD/ART partai apalagi dirinya selaku pimpinan
Sementara ketua Garda Merah Putih Gerindra Malut, Hi. Muhammad Abd. Kadir menyebutkan, akumulasi berbagai masalah yang dilakukan MS bisa dikatakan semakin memperburuk citra Parpol dan Pemerintahan di Malut.
Dirinya berharap, Pansus DPRD dapat dengan serius menelusuri dugaan minta Fee Proyek ke pihak rekanan tersebut agar semua menjadi terang menerang.
“Jadi saya harap dengan adanya peristiwa ini, bila sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum agar dapat menjadi pelajaran untuk partai Gerindra Malut. Selain itu, saya berharap Pansus kiranya lebih serius dan profesional melihat masalah Masjid Raya yang ikut menyeret ketua Parpol tersebut,” ujarnya mengakhiri..#tim/red
