Spasinews.com HALTENG – Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Kabupaten Hlmahera Tengah per 17 Oktober 2021, Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Halteng mencapai 1,2 Triliun lebih. Sementara realisasinya sampai dengan september 2021 hanya pada nilai kurang lebih 489 miliar.
Untuk itu, besaran PAD tersebut dinilai Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halteng sangat jauh dengan jumlah pendapatan yang diserap oleh pemda halteng yang kalau di presentasikan hanya di angka 37,87 persen dan itu berarti tidak mencapai setengah dari PAD yang ada.
“Jumlah PAD dari tahun ke tahun juga cenderung stagnan. Tidak ada kenaikan berarti menunjukkan kemalasan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kekayaan daerah,” tulis Rusli Ishak Sekertaris KNPI Halteng Kepada media ini, Sabtu(23/4/2022).
Rusli Ishak juga mengurai grafik besaran PAD dari tahun 2021 dan menemukan selisih antara Pendapatan dan PAD cukup besar.
“Selain itu, besaran Pendapatan dan PAD dari tahun ke tahun tidak mengalami kenaikan cukup berarti.
Dalam pengamatan Skertaris KNPI halteng Ini, lanjut dia, rendahnya PAD Kabupaten Halteng dari tahun ke tahun bukan tanpa alasan.
Rusli jugamembeberkan nilai PAD dan realisasi yang di persenkan diantaranya PAD dengan nilai kurang lebih 152 Miliar namun realisasinya hanya senilai kurang lebih 34, atau 22.91 persen, Pajak Daerah kurang lebih 45 Miliar namun realisasinya hanya sekitar 1,74 Miliar atau 3.87 persen, Retribusi daerah dengan nilai kurang lebih 57 Miliar namun realisasinya hanya senilai 31 Miliar atau 54.37 persen dan Lain-lain PAD yang sah senilai 50,39 Miliar namun realisasinya berkisar 2,14 Miliar atau hanya 4.25 persen.
Untuk itu Rusli sangat menyayangkan dengan rendahnya penyerapan pendapatan asli daerah (PAD) Halmahera tengah yang tertuang dalam dukumen laporan kementrian keuangan 2021 pada awal bulan Oktober laludan pihaknya menduga pemerintah daerah mencoba mencarii keuntungan pribadi dari sektor tersebut.
Sebab menurut Ruslitidak logis kalau Halmahera tengah masuk pada daerah yang rendah daya serap PAD di tengah investasi yang notabenenya Tambang kelas dunia yangsaat ini beroprasi di kabupaten halmaherah tengah Dari hal ini bisa diduga, lambannya penyerapan anggaran justru karena adanya pejabatdaerah yang bermental korupsi” tegas Rusli Ishak
Bukan hanya itu saja, Lanjut Rusli , ada 130 Miliar yang dikucurkan dari kementrian untuk pembelanjaan dan hal itu baru terserap 12 Milyar itu artinya masih tersisa 118 Milyar hal ini juga harus ada kejelasan sebab mengenai APBD, itu bukan milik pemerintah daerahd”Ucap Rusli.
Bahkan Anehnya lagi yang menjadi perhatian tentang kejelasan dana DAU /DTU yang telah di transfer pada tanggal 30 september dan masuk di kas daerah HALMAHERA TENGAH tertanggal 3 oktober 2021 yaitu : Dana bagi hasil DBH 68.292. 265 Miliar. Dana alokasi umum 424.488.322 Miliar. Dana alokasi khusus fisik 167.744.389 Miliar. Dana alokasi khuss nonfisik 36.437.215 Miliar. Dana Insentif daerah 39.028.184 Miliar. Dana desa 63.018.701 Miliar.
Dari jumlah total TKDD 799.009,076 Miliar, namun baru terealisasi senilai 412.87 Miliar, dari rendahnya penyerapan ini harusnya sudah menjadi pintu masuk pihak hukum untuk bisa menyelusuri kemana aliran dana sisanya tersebut.
Rusli juga menambahkan bahwa dari 799 Miliar itu ada juga anggara Covid-19 dengan kisaran 30 Miliar yang sampai sejauh ini belum jelas, namun ada dugaan anggaran covid di pakai untuk pembangunan fisik.
” saya mendesak agar Aparat Penegak Hukum untuk mendalami kebocoran Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halteng dalam mengelola pendapatan asli daerah ini” tutupnya mengakhiri..#Fay/red
