Spasinews.com TERNATE – Kongres Ke XVI KNPI versi Haris Pratama, yang di gelar di Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) di keluhkan beberapa pengurus Dewan Pimpinan Daerah dua (DPD II) dan dinilai gagal
Kongres sejak tanggal 15-22 Mei 2022 bisa dibilang terlama di Indonesia yang disebutkan Haris Pratama pada saat menyampaikan sambutan pembukaan kongres, di nilai tidak ada persiapan yang matang.
Pantauan awak media, mulai dari awal pembukan kongres, hingga berlangsung peletakan batu pertama tugu pemuda di Sofifi, tampaknya panitia penyelenggara tidak begitu siap, hingga membuat Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba, dua kali meninggalkan lokasi acara tesebut.
Beberapa pengurus DPD II kepada media ini, menyampaikan, dari awal mereka sudah menduga akan terjadi banyak kekurangan dengan kongres yang di selenggarakan di Maluku Utara. Mengapa tidak. Harusnya kegiatan kepemudaan level nasional ini, mestinya dipersiapkan setidak-tidaknya selama enam bulan sebelum pelaksanaan kongres.
Apalagi sejak penetapan Maluku Utara sebagai tuan rumah kongres kali ini, tidak ada rapat koordinasi yang dilakukan DPD provinsi kepada DPD II di sepuluh kabupaten kota.
“Bagaimana kita tidak mengeluh, sejak awal torang sudah bisa berfikir kalau kongres kali ini banyak masalah yang pasti terjadi. Sebab panitia pelaksana kongres saja kita yang berada di DPD II tidak diberitahukan dan dilibatkan terkait mekanismenya seperti apa. Setidaknya ini harus ada rapat koordinasi tingkat DPD provinsi dan DPD II kabupaten kota.”ucap salah satu pengurus DPD II saat disambangi, Senin (16/5/2022).
Bahkan Ia menuturkan, surat DPP KNPI yang di layangan ke masing-masing DPD II untuk menghadiri acara kongres minimal 20 peserta dengan catatan masing menanggung akomodasi dan fasilitas.
” Kami sangat merasa kecewa dan meyesal apa yang di lakukan panitia kongres dari DPD provinsi. kami kan disuruh hadir kemudian segala hal kami sendiri yang mengfasilitasi baik makan minum maupun tempat tinggal, ini kan aneh. Kita DPD kan ditunjuk sebagai peninjau sesuai dengan isi surat undangan dari DPP pada tanggal 9 Mei 2020 kemarin. Mestinya ini juga perlu diperhatikan oleh panitia” ungkapnya.
Ironisnya lagi kehadiran kami di kota ternate untuk mengikuti acara tidak diberikan fasilitasi bahkan tempat menginap, padahal kita tahu bersama acara ini merupakan hajatan nasional yang sumber anggarannya dari DPP dan juga DPD Provinsi Malut” kami yang berada di DPD II juga memiliki hak suara yang sama dan itu tertuang di AD-ART itu sendiri dan terkait kedatangan kami juga harus diperhatikan” tutupnya kesal..#tim/red
