Spasinews.com TERNATE – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penguatan manajemen sistem logistik dalam mendorong daya saing produk perikanan dan kelautan di Malut, sekaligus pengait dasar parau PKN tingkat II angkatan XXIX tahun 2023.
Kegiatan itu berlangsung di Cafe dan Resto Bukit Bintang Kota Ternate, Selasa (21/11/2023).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Abdullah Assagaf mengatakan, kegiatan FGD yang dilaksanakan hari ini pertama adalah mendukung pendidikan Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara dalam rangka menjalani pim II.
“Salah satu tahapan yang kita lakukan pada kegiatan tersebut yaitu, menyusun satu rancangan regulasi peraturan daerah, berkaitan dengan sistim logistik atau jaringan pasok distribusi ikan itu sendiri.”Ujarnya.
Kata Abdullah, orang selalu bertanya kenapa di Maluku Utara potensinya sangat luar biasa tapi ikan mahal, tentu ada sistem yang perlu harus diperbaiki.
“Saya berniat untuk mengambil satu gagasan melalui kegiatan FGD untuk menjadikan satu prodak, kaitanya dengan menata dari pada alur rantai pasok distribusi ikan.”Katanya.
Meski begitu, Abdullah menjelaskan ada beberapa tujuan pertama, harga ikan harus dikendalikan, operasional dari pelaku usaha harus bisa efisien, sektor pangan untuk inflasi itu salah satunya perikanan dan berdampak pada sektor kelautan khususnya komoditi ikan, dan paling nampak yaitu ikan cakalang.
Kenapa ikan cakalang, karena mayoritas masyarakat di Maluku Utara melakukan penangkapan ikan masih menggunakan peralatan manual. Selain itu masyarakat masih sangat familiar dan suka makan ikan cakalang.
“Sehingga ini perlu saya angkat dalam satu gagasan untuk menjadikan produk, kemudian dirinya sudah mendapat dukungan finansial dari berbagai pihak, terutama dari NJO.”Ucapnya.
“Nanti kita akan mengawal rancangan Perda ini, alhamdulilah sudah masuk pada perolekda di tahun 2024 mendatang. “Tambahnya.
Selan itu, Abdullah mengaku untuk melengkapi pendidikan pim II dan kemudian prodak di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Maka pihaknya akan menata jaringan dan distribusi.
“Karena kita daerah kepulauan maupun sudah ada regulasi dari Kementrian Kelautan, tapi tentunya kita lebih menguatkan dari sisi jaringan distribusi rantai pasok, hingga harga ikan bisa dikendalikan.”Tuturnya.
Untuk itu, Abdullah menambahkan melalui hasil dari kegiatan FGD tadi maka pihaknya sudah mengantongi aspirasi dari masyarakat, baik dari nelayan, suplayer dan konsumen.
“Kegiatan FGD ini baru pertama dilakukan Insya Allah kita akan melakukan FGD selanjutnya, kalau rancangan Perda itu harus kita butuh masukan dari publik.”Tukasnya.
Terpisah, sekertaris tim efektif, Ibrahim Asnawi mengatakan, inti dari kegiatan FGD adalah menyaring seluruh pikiran masyarakat, guna memperbaiki sistem penataan logistik ikan yang baik, dalam rangka meningkatkan daya saing produk perikanan.
“Jadi ini hanya sakadar implementasi diklat pim II Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, kedepan kita akan buat lagi FGD guna memboboti isi rancangan Perda yang berkaitan dengan logistik di daerah.” Tutupnya.#FFC
