Spasinews.com, TERNATE – Perusahaan Terbatas Nusa Halmahera Mineral terkesan membangkang terhadap Dewan Perwalian Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut).
Hal itu dibuktikan dengan adanya surat tanggapan Undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus LKPJ dari pihak PT.NHM nomor : L1390/06/2022/NHM-RNW tertanggal 30 Juni 2022 yang ditangani oleh Direktur utama PT.NHM Haji Romo Nitiyudo Wachjo.
Surat tersebut menolak secara langsung undangan Pansus LKPJ No. 005/256/DPRD tanggal 23 Juni 2022 dengan mengatakan berhalangan hadir pada RDPU pansus LKPJ tertanggal 27 Juni 2022.
Dan terkait dengan data yang yang diminta pihak DPRD sudah kami (PT HM) telah menyampaikan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Karena itu merupakan kewajiban pelaporan yang tertera dalam Kontrak Karya antara PT.NHM dan Republik Indonesia pada tanggal 28 April 1997 yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 1997.
Oleh karena itu, terkait data keterangan atau materi yang dibutuhkan tersebut, Bapak (DPRD) dapat berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Terkait surat tanggapan PT. NHM, Anggota Pansus LKPJ DPRD Malut Abdul Malik Silia mengatakan pihak DPRD akan menempuh langkah konstitusi, sebab PT.NHM sudah bercongkol di Malut selama 28 tahun yakni dari tahun 1997, dan hak pengawasan adalah hak konstitusi kami DPRD.
“Jika PT. NHM menolak sama halnya PT. NHM telah melakukan tindakan melawan Hukum dan elecehkan Lembaga DPRD,” ujarnya.
Dia juga bilang, jangan karena PT.NHM sudah menganggap diri superior, maka Kami akan mengambil langkah- langkah Konstitusi, namun untuk langkah hukum, akan Kita putuskan dalam Rapat Internal Pansus.
” Sebab sikap yang ditunjukkan PT HM ini layaknya NEOLIB HABISI MINERAL (NHM),” tegasnya..#tim/red
